Demo Guru Vs Demo Buruh

Sekitar seminggu yang lalu sejumlah guru atau pendidik berstatus pegawai tidak tetap atau guru Honorer atau nama lainnya wiyata bakti, berdemo ke kantor Bupati. Mereka menuntut upah yang layak, dimana sebagian besar dari mereka dibayar 300 ribu perbulan atau mungkin ada yang lebih rendah.

Untuk menyandang status sebagai pendidik tentu menghabiskan banyak biaya untuk kuliah minimal harus S1 tentunya, sedangkan gaji mengajar jangankan untuk mengembalikan biaya kuliah, untuk makan atau keperluan kebutuhan harian saja tidak cukup. Pemerintah setempat mengalami kesulitan bagaimana cara mengatasinya, karena untuk mengangkat mereka menjadi PNS ada aturan lain yang menghambatnya, sedangkan membayar mereka sesua UMR juga tidak berada di bawah wewenang Dinas Tenaga Kerja apalagi dana membayarnya.

Seminggu kemudian ada demo lagi di tempat yang sama. Tapi kali ini membawa nama serikat pekerja atau aliansi pekerja. Nama keren dari buruh , dan mereka menuntut UMK naik, dimana bagi mereka uang 1500.000 perbulan dirasa tidak cukup. Untuk menjadi buruh tentu tak serumit menjadi guru, tak perlu pendidikan tinggi, namun mereka tak sadar bahwa kelompok masyarakat lain jauh menderita dari mereka. Tidak ada rasa sensitivitas sosial apa karena mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu.

Dua peristiwa demo atau aksi damai diatas memberikan gambaran kepada kita betapa timpangnya keadaan dua kehidupan kelompok masyarakat. sebagian mentut sekedar dibayar layak untuk bisa memenuhi kebutuhan sementara sebagian yang lan menutut lebih dari apa yang disebut sebagai standar gaji tingkat kabupaten.

Bagimana solusi sebaiknya ? Untuk aksi dami aliansi pekerja saya no komen. Tapi untuk aksi damai guru, menurut saya pemerintah cabut peraturan tentang sertivikasi , lalu anggaran yang ada dialihkan untuk membayar guru honorer atau pekerja PTT. Karena mereka lebih membutuhkan daripada guru yang berstatus PNS yang mana mereka punya gaji tetap, punya tunjangan dan punya jaminan BPJS, dan jaminan pensiun. Itu sudah layak dibandingkan nasib guru honorer , lagi pula sebagian besar guru PNS tidak peduli dengan nasib guru honorer yang bekerja di lingkungan kerja masing-masing. Benar mereka hanya ingin uang tanpa peduli orang lain yang membutuhkan. Itu yang namanya tunjangan sertivikasi yang dibuat sarat muatan politis.

Stop sertivikasi guru PNS dan alihkan anggaran itu untuk membayar guru honorer itu solusi yang cukup adil.

Iklan
Perihal

seorang pemuda yang masih mencari jati dan berusaha untuk berbuat yang terbaik

Ditulis dalam Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kota Baru Purwokerto
Ikuti saya di Twitter
Statistik Blog
  • 14,973 hits
Data Kunjungan per 16-02-2017
Flag Counter
Kalender 2017
Oktober 2017
S S R K J S M
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d blogger menyukai ini: